Pemilu yang pertama diselenggarakan pada masa Kabinet
Burhanudin Harahap tahun 1955, di antaranya adalah untuk memilih anggota
Konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru. Namun dalam kenyataannya sampai
tahun 1959, Konstituante belum juga berhasil melaksanakan tugasnya. Kemacetan
kerja Konstituante ini disebabkan adanya dua aliran besar di dalam tubuh
Konstituante mengenai paham kenegaraan yang hendak diletakkan di dalam
konstitusi antara golongan agama (Islam) dan golongan nasionalis.
Untuk menyelamatkan negara serta tetap utuhnya negara
kesatuan RI, Presiden Soekarno pada akhirnya mengeluarkan dekritnya tanggal 5
Juli 1959 yang berisi tiga ketetapan yaitu:
1) Pembubaran Konstituante
2) Berlaku kembalinya UUD 45 sebagai
pengganti UUDS 50
3) Perlu
dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
a. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE
BARU
a. Adanya Gerakan 30 S/PKI
b. Kekosongan pimpinan Angkatan Darat
c. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, pemuda dan pelajar di depan gedung DPR-GR yang mengajukan tun tutan (Tritura : Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet Dwikora dan Turunkan harga barang )
b. Kekosongan pimpinan Angkatan Darat
c. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, pemuda dan pelajar di depan gedung DPR-GR yang mengajukan tun tutan (Tritura : Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet Dwikora dan Turunkan harga barang )
d. Perubahan Kabinet ( Dwikora-Seratus menteri )
e. Tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim
Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan Surat Perintah yang berisi tentang pemulihan keamanan dan jaminan keamanan bagi presiden Soekarno. Dengan berkuasanya Soeharto memegang tampuk pemerintahan dimulailah babak baru yaitu Orde Baru.
e. Tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim
Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan Surat Perintah yang berisi tentang pemulihan keamanan dan jaminan keamanan bagi presiden Soekarno. Dengan berkuasanya Soeharto memegang tampuk pemerintahan dimulailah babak baru yaitu Orde Baru.
b.
PERKEMBANGAN KEKUASAAN ORDE BARU
Pada hakikatnya Orde
Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang
diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai
koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu
Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntutan itu terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut :
a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS / 1966
b. Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )
c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )
Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.
Tahap selanjutnya adalah :
a. Penyederhanaan Partai
b. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif
c. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk
kerjasama ASEAN
d. Kembali menjadi anggota PBB
Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntutan itu terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut :
a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS / 1966
b. Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )
c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )
Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.
Tahap selanjutnya adalah :
a. Penyederhanaan Partai
b. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif
c. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk
kerjasama ASEAN
d. Kembali menjadi anggota PBB
Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang
oleh Soekarno sebagai haluan daripada negara Republik Indonesia maka
harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia
bahwa diumpamakan Manifesto Politik-USDEK bagaikan Qur'an dan Hadis-shahih
merupakan satu kesatuan maka Pancasila dan Manifesto Politik serta USDEK pun
sama merupakan satu kesatuan
Dwi tunggal= soekarno hatta
Pahlawan revolusi
Jenderal Ahmad Yani,
Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal Haryono, Letnan
Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Kapten Pierre
Tendean,
AIP Karel Satsuit Tubun, Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, Kolonel Sugiono
Dewan Revolusi Indonesia adalah sebuah kelanjutan dari Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung
Syamsuri dkk. Dewan Revolusi Indonesia dilahirkan melalui
Dekrit yang dikeluarkan oleh Untung di RRI pada 1 Oktober 1965 . Dewan Revolusi
Indonesia berisi nama - nama yang secara sembarang dimasukkan dengan
Presidiumnya :
·
Letnan
Kolonel Untung Syamsuri (Komandan G30S)
·
Brigadir
Jenderal Soepardjo (Wakil Komandan G30S)
·
Letnan
Kolonel Heru Atmodjo (Wakil
Komandan G30S)
·
Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanuamidjaja(Wakil
Komandan G30S)
Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang
ditujukan untuk beberapa Jenderal yang diduga akan melakukan kudetaterhadap Presiden Soekarno pada Hari ABRI, 5 Oktober 1965. Kelompok ini menurut Menteri/Panglima Angkatan DaratLetjen Ahmad Yani bernama
Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai
penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Situasi semakin memanas ketika berkembang isu
bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari
Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar